Monthly Archives: February 2014

Wamen Denny Jamin Revisi UU KUHAP Tak Akan Lemahkan KPK

Selasa, 18/02/2014 14:10 WIB

 

 

 

 

 

 

 

Jakarta – Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana menjelaskan panjang lebar soal polemik revisi UU KUHAP. Denny memastikan tidak ada satu pasal pun yang nantinya dibuat untuk melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
      Penegasan itu disampaikan Denny saat berbicara dalam Diskusi Dialog Hukum ‘Nasib Penegakan Hukum di Tahun Politik’ di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan,
     Di negera demokrasi manapun, upaya paksa proses hukum pasti melalui sebuah kontrol. Sebagai contoh di Amerika Serikat, penyadapan dan penggeledah haruslah melalui izin hakim terlebih dahulu.
     “Itu akan dilakukan di sini? Saya tidak setuju. Untuk kita, saya tidak setuju. Maka kami sepakat, untuk KPK kami kecualikan. Saya dan Pak Menkum HAM clear, KPK lex spesialis,” papar Denny.
      Denny punya alasan sendiri mengapa pasal masa penahanan lebih pendek dimasukkan ke dalam UU KUHAP. Pemerintah punya maksud untuk memupus transaksional.
      “Masa penahanan yang lebih pendek agar tidak membuka ruang transaksi. Tapi bagi temen-temen LSM antikorupsi itu akan mengganggu KPK yang membutuhkan proses lebih lama dalam pembuktian. Tapi itu jadi membutuhkan penyidik yang lebih profesional bekerja lebih cepat,” jelasnya.
      Ada analisa menarik Denny soal desakan pengawasan terhadap lembaga KPK dan MK. Publik langsung bereaksi jika timbul wacana pengawasan aksi KPK. Namun untuk MK, publik justru mendesak agar dihadirkan pengawasan.
     “Pengawasan itu tergantung kepercayaan kita terhadap sebuah lembaga. Makin percaya kepada lembaga, pengawasan dianggap intervensi,” tutupnya.

Advertisements

Diskusi Pemberantasan Korupsi, Dahlan Iskan Lempar Solusi ‘Referendum’

Minggu, 16/02/2014

 

Makassar – Peserta konvensi capres Partai Demokrat Dahlan Iskan berdiskusi soal korupsi yang makin merajalela di Indonesia. Dahlan menilai saat ini masyarakat ingin semua serba cepat, termasuk soal pemberantasan korupsi.
     “Sekarang kan maunya cepat, kalau bisa minggu depan sudah tidak ada korupsi,” kata Dahlan dalam diskusi di Kafe Warkop Aco di Jl Penghibur, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu
     Kata-kata Dahlan disambut tawa seisi ruangan. Diskusi dipandu oleh Ketua DPD Demokrat yang juga Walikota Makassar Ilham Arif Sirajudin. Hadir pula pendukung Dahlan Iskan yang juga Ketua Komite Pengawas Demokrat, TB Silalahi.
     Dahlan merespon keinginan masyarakat yang ingin agar pemberantasan korupsi berlangsung efektif dan cepat. Dia melempar ide ke para hadirin di disukusi itu, yakni ‘referendum’ sebagai solusi.
      “Mungkin suatu saat nanti, kita akan sampai pada budaya referendum. Misalnya rakyat maunya apa. Karena peraturan-peraturan yang ada ini seperti belantara, kalau perlu cabut semaksimal mungkin, kemudian keluarkan lagi (peraturan yang mempersulit kemajuan),” kata Dahlan.
     Dengan adanya referendum, maka keinginan rakyat bisa terakomodir. Problem kebangsaan yang menghambat kemajuan pun bisa ditebas dengan jalan itu. Dahlan mencontohkan salah satu kasus PLN yang dia tinjau dalam kesempatan itu, yaitu kasus salah satu Kepala Cabang PLN di Klaten, Jawa Tengah, yang harus ditahan gara-gara berusaha menyelesaikan masalah.
     “Jadi ada pembangunan transmisi dari Jawa Timur ke Jawa Barat. Pembangunan itu hampir selesai, hanya tinggal sisa tujuh kilometer di daerah Klaten, ini karena sengketa dengan penduduk akibat pohon. Kemudian masalah itu dibicarakan di Menkopolkam “silakan dipenuhi ganti rugi pohon itu’,” kisah Dahlan.